mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku heran melalui penetapan bendera aceh yang mirip dengan bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam tersebut melanggar kesepakatan daripada pertemuan konsultasi antara gubernur aceh melalui sederat pejabat pemerintah tergolong unsur kementerian selama negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, serta wakil ketua dpr priyo budi santoso, selama hotel sultan, jakarta di 17 desember 2012.
dalam pertemuan itu disepakati mencari simbol bendera kesultanan aceh, kata yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang banyak tokoh, untuk menyewa input penentuan bendera aceh juga lambang aceh sebagaimana dan ada di perjanjian helsinki yang memperlihatkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. seluruh tokoh dan dihadirkan sepakat bahwa penentuan bendera serta lambang jangan meninggalkan polemik dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Dealer Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda
bahkan, ketika ditekuni bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit dan bintang, serta bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa arab, yang hadir ikut tertawa mengapa bendera yang disahkan pemprov aceh kini berbeda dengan yang diusulkan pada pertemuan 2012, tutur yusril.
meski begitu, dia berharap kontroversi pemerintah pusat dengan pemprov aceh mampu diselesaikan segera melalui tidak merugikan nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 perihal bendera serta lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh dan gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menungkapkan, sekalipun qanun sudah disahkan dpr aceh, namun tetap dapat dibatalkan kalau terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tidak mungkin bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tak mampu diberlakukan, ujarnya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, telah berada dalam aceh supaya berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. dicari, dibandingkan pertemuan tersebut lahir suatu kesepakatan untuk merevisi bendera aceh dan memang mirip melalui bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda agar menyampaikan hasil evaluasi kepada 12 poin dalam pada qanun.
kami amat tidak terima melalui keberadaan kegiatan pengibaran bendera dan disahkan tersebut, katanya.