gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab dipanggil jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan badan usaha milik negara (bumn) dan tidak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk bisa membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Promosi Bisnis Internet
- Belanja Online ke sini saja
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Promosi Bisnis Internet
jokowi mengatakan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah bagian yang mencari dana anggaran langsung yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti aku harus ngawasi semua tiap detik, menit, merek. kayak enggak ada kerjaan saja aku, ujarnya.
penolakannya agar menandatangani surat itu, lanjutnya, serta dibuat jenis preventif kalau pembangun mrt mengerjakan penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan yang harus tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan dan diminta dengan menteri keuangan supaya pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.