juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi mengatakan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) mencatat penyidik ke mabes polri, tidak mau mengganggu upaya penyitaan mobil dan diduga terkait mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
tidak terganggu dengan (rencana-red) laporan itu, tutur johan budi melalui pesan singkat yang diterima di jakarta, senin dini hari.
pernyataan johan tersebut tenntang rencana dpp pks melaporkan penyidik kpk ke mabes polri, juga upaya kpk menyita sejumlah mobil selama dpp pks yang diduga terkait mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
johan menyampaikan belum kenal persis rencana penyitaan dan ingin dilaksanakan penyidik kpk, di senin. tapi dia memperkirakan penyitaan ingin diselenggarakan siang serta sore hari.
Informasi Lainnya:
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Tips dalam melakukan promosi
- Persiapan sebelum menikah
- Memprsiapkan acara pernikahan
belum tahu saya persisnya. sudah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang ataupun sore, ujar dia.
sebelumnya penyidik kpk telah berusaha menggarap penyitaan pada sejumlah mobil dalam dpp pks dalam senin (6/5), karena diduga terkait tindak pidana pencucian biaya yang diselenggarakan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
kala tersebut penyidik gagal mengerjakan penyitaan karena mengaku dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya hanya menyegel kendaraan tersebut.
di sisi lain, pengurus dpp pks menyampaikan berniat melaporkan para penyidik kpk ke mabes polri, karena menilai proses penyitaan kendaraan yang diselenggarakan penyidik kpk tak pas prosedur, yaitu tak melibatkan surat penyitaan.
sementara tersebut tenntang rencana penyitaan kendaraan milik luthfi hasan, ketua bidang humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya mengatakan kiranya dpp pks sudah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita mobil yang menurut lembaga tersebut mau untuk barang bukti.
tentunya melalui berkoordinasi dengan kuasa hukum serta serta pengurus dpp pks sebab tanpa diketahui kendaraan tersebut banyak disana, serta didampingi surat penyitaan yang sah, ujar mardani ali melalui keterangan tertulis yang diterima selama jakarta, minggu (12/5).
dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi dan melempar keterangan bahwa terjadi penolakan dengan pks pada proses penyitaan itu. keuntungan tersebut berdasarkan dia dinilai mengaburkan kejadian dalam lapangan yang menunjukkan oknum petugas kpk tidak membawa surat-surat penyitaan juga tidak dapat menunjukkan kendaraan mana saja dan hendak disita.
hal itu menurut mardani, ingin mempunyai polemik hukum yang lebih panjang apabila tetapi mobil dan disita bukanlah mobil tersangka dan dimaksud.
pks menyewa kpk agar membuka fungsi pemberantasan korupsi dengan lebih komprehensif melalui tatacara dan legal serta santun.
kekuasaan yang sulit tidak mesti diikuti melalui arogansi juga sok kuasa, ujar mardani.